Disaksikan Wh-Andika, Jokowi Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah Gratis Se-Banten


PANDEGLANG – Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan sebanyak 5.000 sertifikat tanah rakyat dalam kunjungannya ke Pandeglang, Rabu (4/10). Penyerahan yang dilakukan secara simbolis oleh jokowi di atas panggung acara kepada perwakilan masyarakat penerima sertifikat tanah gratis itu disaksikan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Dalam sambutannya, Jokowi meminta agar masyarakat penerima sertifikat gratis dapat memanfaatkan sertifikat tersebut dengan baik, alias bukan untuk keperluan konsumtif. “Jangan nanti dijaminkan ke bank, uangnya malah untuk beli mobil, beli motor. Beli mobil atau motor boleh asal uangnya bukan uang kredit dari hasil sertifikat tanah itu, tapi uangnya memang uang hasil usaha yang modalnya dapat dari menggadaikan sertifikat,” papar Jokowi.

Diungkapkan Jokowi, kepemilikan sertifikat sangat besar artinya, mengingat sertifikat adalah bukti formal atas kepemilikan tanah, sehingga tidak berpotensi terjadi sengketa tanah yang merugikan. “Selain bisa digadaikan ke bank untuk modal usaha, nilai tanah bersertifikat juga tentu saja jauh lebih bernilai disbanding yang tidak bersertifikat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jokowi meminta melalui program pemberian sertifikat tanah gratis ini, kinerja lembaga pemerintah penerbit sertifikat bisa berbenah terkait dengan imej bahwa mengurus sertifikat membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. 

“Jadi ini BPN (badan pertanahan negara) saya target untuk bisa mensertifikatkan seluruh tanah rakyat. Jangan sampe bikin sertifikat lama dan mahal. Ini perintahnya langsung dari Presiden loh,” kata Jokowi disambut tepuk tangan ribuan masyarakat yang hadir memadati tenda acara meski lantai lokasi acara becek karena baru saja hujan deras turun.

Sebelum acara tersebut, tidak jauh dari lokasi acara penyerahan sertifikat rakyat itu, Jokowi juga baru saja melakukan pertemuan dengan anggota masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Lokasi pertemuan yakni terletak di  Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Hadir dalam pertemuan yang juga diselenggarakan bazaar murah sembako oleh Bulog itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita turut hadir.

Di acara tersebut, Jokowi menjelaskan dana desa yang dikucurkan bernilai total Rp 127 triliun. Tahap pertama ada Rp 20 triliun, tahap kedua ada Rp 40 triliun, dan tahap ketiga sebesar Rp 60 triliun. Kira-kira tiap desa mendapat Rp 300 juta pada tahun pertama, pada tahun kedua mendapat Rp 600 juta, dan pada tahun ketiga mendapat sekitar Rp 800 juta.

"Negara ini memiliki 70.004 desa. Sampai tahun ini, kurang-lebih ada 900 kepala desa yang memiliki masalah," kata Jokowi seraya mewanti-wanti agar para aparat desa tak melakukan penyimpangan dana desa atau mereka bakal dipenjara.

"Hati-hati! Kepala desanya ditangkap. Saya nggak menakut-nakuti. Rp 127 triliun itu bukan angka kecil. Itu angka yang gede sekali," kata Jokowi mewanti-wanti.

Jokowi ingin dana desa benar-benar bermanfaat bagi orang desa. Dana desa bisa dipakai untuk pembangunan apa pun asalkan berguna bagi warga desa. Namun pembangunan yang dijalankan menggunakan dana desa harus melibatkan warga desa juga. Jangan, misalnya, membangun infrastruktur jalan namun kontraktornya didatangkan dari Jakarta, buruhnya juga dari Jakarta. Seharusnya warga desa atau lingkungan desa lah yang diikutsertakan.

Jokowi meminta semua pihak mengawasi penggunaan dana desa. Ini supaya dana desa bisa tersalurkan dengan baik. (*)

Sumber:https://bantenprov.go.id


Tentang Kami


Statistik Kunjungan