Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertambangan II


SERANG - Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak 2 Oktober 2014.

    Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014danPelaksanaan Surat EdaranMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:04.E/30/DJB/2015,kewenangan sub sektor mineral dan batu bara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, di mana kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

    Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mulai dari penerimaan, penempatan, karier, penggajian dan operasional penugasan pegawai. Perlu adanya kesepakatan bersama dengan Kementerian/Instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara agar tercipta pemahaman bersama antara semua pihak.

    Maka Subag Perumusan Kebijakan ESDM Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertambangan II. Dengan unsur dari Kementrian ESDM, OPD/instansi terkait di Provinsi Banten dan  OPD/instansi terkait di Kabupaten/Kota


Tentang Kami


Statistik Kunjungan