Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertambangan III


SERANG - Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 16  yaitu Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus  IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana pasca tambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

   Tetapi, pemegang IUP belum paham tata cara penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang sesuai dengan  Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 dan Masih belum adanya kesadaran akan pemenuhan kesadaran pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh para pemegang IUP sehingga pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus mengalami penyesuaian lagi ketika tahapan pelaksanaan reklamasi.

    Maka Subag Perumusan Kebijakan ESDM Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertambangan III khusus Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus  IUPK Eksplorasi. Dengan unsur dari Kementrian ESDM, OPD/instansi terkait di Provinsi Banten dan  OPD/instansi terkait di Kabupaten/Kota


Tentang Kami


Statistik Kunjungan