Gubernur Hadiri Hari Malaria Sedunia Di Pandeglang


PANDEGLANG - Kunjungan Menteri Kesehatan RI, Nilla F Moeloek pada acara Pekan Imunisasi Sedunia dan Peringatan Hari Malaria Sedunia, di Gedung Sohibul Barokah, Kaduhejo Pandeglang, sangat menunjukkan kehangatan antara Menkes dan  Gubernur Banten H. Wahidin Halim. Keakraban tersebut sudah terlihat sejak Gubernur Banten menyambut kedatangan Menteri Kesehatan di ruang transit didampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati. 

Dalam kesempatan itu, terlihat keduanya bercanda tawa disertai Bupati Pandeglang dan terlibat obrolan ringan dengan dihadiri pula unsur Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (FKPD) Kab. Pandeglang. Sesaat setelah itu, Menkes, Gubernur dan Bupati Pandeglang berdampingan menuju tempat acara.  Ketiganya juga terlihat akrab memantau empat meja pelayanan Posyandu dalam perjalanan menuju lokasi acara. Yaitu, pendaftaran, penimbangan, pencatatan dan penyuluhan terhadap Balita yang harus dilakukan pemantauannya secara berkala di Posyandu. Meja pelayanan Posyandu tersebut divisualisasikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang.

Dalam sambutan selamat datangnya Menkes, Gubernur mengatakan imunisasi di Provinsi Banten cakupannya sudah mencapai 99%. Melebihi target yang telah diitetapkan yakni 93%. Dengan jumlah 3 juta lebih pada pekan imunisasi.

Gubernur melaporkan, ada beberapa kendala dalam mencapai cakupan imunisasi tersebut. Terdapat mentalitas masyarakat yang enggan anaknya diimunisasi. Juga ada fanatisme dari kelompok-kelompok tertentu. Juga pada masyarakat perkotaan, khususnya Tangerang Raya, ada persoalan karena masyarakatnya sibuk. Orang tuanya sibuk, warganya sibuk. Tapi secara umum capaian imunisasi ini sesuai dengan harapan pemerintah. Termasuk pemerintah Provinsi Banten.

Dalam kaitan Hari Malaria Sedunia. Terdapat beberapa kecamatan di Pandeglang dan Lebak, yang masih terdapat kasus malaria. Meskipun tingkat accidentnya relatif rendah.  Program dari Pemerintah Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota adalah mengeliminasi kasus malaria. Mudah-mudahan pada tahun 2019, Provinsi Banten bisa mengeleminasi dan bisa dinyatakan bebas malaria.

Berikutnya yang menjadi tanggung jawab Pemprov Banten, yang pernah disampaikan dalam Rakernas Kesehatan belum lama ini adalah penyakit Tubbercholosis (TBC Paru). Dan, kami mencanangkan dalam jangka waktu dua tahun Provinsi Banten harus bebas penyakit aparu-paru atau TBC.  Ini merupakan semangat dan tekad kita bersama-sama.

Selanjutnya, Posyandu harus menjadi perhatian. Saya hapal betul soal imunisasi.  Bagaimana cara mengelolanya. Bagaimana cara membinanya. Pengalaman saya mulai dari kepala desa, lurah, camat, walikota hingga sekarang gubernur, kegiatan-kegiatan tidak lepas persoalan-persoalan kesehatan yang mendasar.

Sementara Menteri Kesehatan RI, Nilla F Moeloek mengharapkan bantuan dari para gubernur dan bupati/walikota dalam mewujudkan Indonesia Bebas Malaria pada 2030 dan mewujudkan cakupan imunisasi yang tinggi dan bermutu serta merata diseluruh tanah air Indonesia.

Saat itu, Menkes menyatakan bahwa bebas malaria adalah prestasi bangsa. Merkes mengaku iri, bahwa negara lain  mendapatkan sertifikat bebas malaria. Sementara negara Indonesia belum bisa. Oleh karena itu harus didorong bersama-sama menuju Indonesia Sehat, Indonesia  Bebas Malaria. “Mudah-mudahan sebelum tahun 2030, Indonesia bisa bebas malaria,” katan Menkes.

Saat Menkes dan Gubernur diwawancarai wartawan, Gubernur Banten dan Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa program mewujudkan Indonesia Bebas Malaria dan Cakupan Imunisasi Tinggi, berkualitas dan merata. Menkes kembali menegaskan perlunya bantuan gubernur dan bupati/walikota se Indonesia untuk menwujudkan program tersebut.

Demikian pula, ketika Menkes ditanya wartawan soal program kesehatan gratis Pemprov Banten, khususnya berobat dengan menggunakan KTP.  Menkes melirik Gubernur dan mempersilakan untuk menjawabnya. “Kalau ini bagiannya Pak Gubernur,” seloroh Menkes.

Gubernur Banten menjawab pertanyaan wartawan dan menjelaskan, bahwa Menkes menyarankan untuk dikonsultasikan dengan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, BPK, KPK dalam pelaksanaannya.  Dan tidak ada persoalan. Karena masing-masing kita menyadari bahwa ini pada prinsipnya untuk kepentingan masyarakat. Mungkin tinggal soal proseduralnya dan pelaksanaannya dimana Menkes menyarankan kepada saya, dan tidak mempersoalkan hanya harus hati-hati. Karena, bagi yang belum mendapatkan BPJS, Pemprov mengalokasikan anggaran unntuk berobat gratis tidak dengan menggunakan SKTM. Tetapi dengan KTP. Begitu pun sekarang sedang kita bangun roadmap dan sistemnya. Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan aturan. Karena pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan BPJS.

Dalam acara tersebut diberikan pula penghargaan kepada para Wisuda Balita Imunisasi lengkap yang langsung diberikan oleh Bupati Pandeglang dan disaksikan Menkes dan Gubernur. Serta penyerahan beberapa Sertifikat eliminasi Malaria 2018 kepada 21 Kepala Daerah Kab/Kota se Indonesia. Selain itu diserahkan juga sertifikat MURI kepada Menkes, Gubernur NTT dan Gubernur Papua Barat, dalam pemberantasan penyakit Malaria.

Sumber:https://bantenprov.go.id

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan